Peneliti LIPI Amin Mudzakkir. Foto: Dok. Pribadi.
Peneliti LIPI Amin Mudzakkir. Foto: Dok. Pribadi.

Munculnya gerakan arus bawah terhadap konstelasi politik nasional dari Jawa Barat tidak muncul begitu saja. Gerakan mobilisasi massa di Jakarta 2016 dari Jawa Barat cukup besar. Hal ini merupakan hasil dari proses yang panjang.

“Saya melihat bahwa persoalan sesungguhnya berakar pada ideologisasi, berakar pada sejarah yang sangat mendalam,” kata Amin Mudzakkir mengawali pembicaraannya pada Tadarus Islam Nusantara, Pusat Studi Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta pada Jumat (2/11) malam.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menjelaskan ada tiga kekuatan politik dengan visi yang berbeda di Jawa Barat. Setidaknya, peta ini tergambar sejak tahun 1950-an.

Pertama, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Meskipun pada 1960 partai ini bubar, tetapi para tokohnya membuat organisasi baru yang menerjemahkan gerakan-gerakan partai tersebut, seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang didirikan oleh Mohamad Natsir.

“Visi politik Masyumi ‘50-an diterjemahkan ke Dewan Dakwah Islamiyah (Indonesia),” kata Amin dalam diskusi bertema Islam dan Politik di Priangan itu.

Perubahan jalur dari politik ke dakwah ini karena melihat adanya represi terhadap ekspresi politik Islam yang dilakukan oleh Soeharto. “Mereka mengalihkan fokusnya ke dalam dakwah di masjid-masjid,” katanya.

Kedua, Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pasca tertangkap dan tereksekusinya Kartosoewiryo, kelompok ini terpecah belah. Salah satu faksi di antaranya adalah kelompok Ajengan Khoer Afandi. Ia mendirikan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya.

Selama Orde Baru, Uwa Khoer, sapaan akrabnya, melarang orang-orang terdekatnya untuk berpolitik. Sikap demikian ini membuat pesantren ini fokus pada pendidikan keislaman salaf yang tidak ada sekolah hingga saat ini, tetapi mampu menarik minat ribuan orang untuk menempuh studi di sana.

“Yang menarik adalah fatwa Almarhum Uwa Khoer yang mengharamkan berpolitik ini berubah setelah Orde Baru ini tumbang,” jelasnya.

Menjelang tumbangnya rezim itu, beberapa keluarga dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda, cerita Amin, itu muncul dan melancarkan kritik terhadap pemerintah. Tak berhenti di situ, bahkan mereka juga menjadi pengurus partai dan menjadi pejabat legislatif dan eksekutif. Contoh nyata adalah cucu Uwa Khoer sendiri, yakni Uu Ruzhanul Ulum yang saat ini menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Ridwan Kamil.

Ketiga, Nahdlatul Ulama. Kelompok ketiga ini, menurutnya, sangat kecil sebagai sebuah institusi. Basisnya hanya berada di beberapa pesantren, seperti Cipasung, Tasikmalaya, Al-Masturiyah, Sukabumi, dan Al-Musyaddadiyah, Garut.

“Di luar itu, sebenarnya mereka tidak punya satu afiliasi yang aktif dengan NU. Apalagi di daerah perkotaannya,” terangnya.

Dalam kasus 2016 itu, NU punya sikap yang diikuti oleh pengikutnya di bawah. Sementara dalam kasus pembakaran bendera, ia memandangnya sebagai sebuah ujian sejauh mana proses pengkaderan NU di Priangan.

Hal yang menarik, menurut pria asal Tasikmalaya itu, adalah para anggota Resimen Santri (Resan), semacam milisi Huda ini malah menjaga kantor PCNU karena ada mobilisasi massa HTI dan milisi lokal. Dulu, kata Amin, Resan berhadap-hadapan dengan Banser. Melihat itu, ia berpandangan ada usaha untuk berkoalisi antara kelompok kedua dan ketiga. Ia belum bisa memastikan apakah hal itu sekadar politik atau justru lebih jauh.

Kemungkinan itu bisa terjadi mengingat keduanya berakar pada gaya tradisionalis. Dulu, mereka dipisahkan oleh kepentingan yang berbeda. Namun, saat ini, pria yang sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara ini melihat ada kepentingan yang sama sehingga bisa disatukan.

Oleh karena itu, Amin sepakat dengan teori politik moderasi inklusi, bahwa politik itu bisa membuat yang radikal menjadi moderat ketika melihat adanya kemungkinan koalisi model DI dan model NU.

“Mau tidak mau kalau sudah masuk demokrasi, orang harus menyesuaikan diri dengan kultur yang ada,” pungkas peneliti agama dan minoritas itu.

(Syakir NF/Kendi Setiawan/NU Online)

Komentari