Oleh Leny Sri Wahyuni (Sekretaris PC. Pergunu Majalengka)

Guru sebagai sebuah profesi, yang tentunya menuntut kompetensi dan kualifikasi, tidak pernah mendapat kompensasi yang sebanding. Padahal, guru memiliki andil besar dalam meningkatkan kapasitas regional hingga nasional karena melalui tangan dingin seorang guru lah banyak generasi muda diselamatkan dari ketidaktahuannya dan menjadi sosok-sosok penting yang dapat membangun daerah, bangsa, dan negaranya. Oleh karena itu, peran guru sebagai elemen penting pendidikan tidak boleh diabaikan karena guru yang akan menjadi ujung tombak atas maju mundurnya pendidikan di sebuah daerah bahkan negara.

Ironisnya, guru yang sering dianggap sebagai pahlawan dalam memerangi kebodohan, betul-betul tidak pernah diberi kompensasi setimpal atas segala jasa yang diberikannya (baca guru-guru non-PNS). Padahal pemerintah pun memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan profesi, yang mencakup perlindungan dari pemberian imbalan yang tidak wajar hingga perlindungan dari perlakuan diskriminatif, akan tetapi tanggung jawab tersebut baru diimplementasikan secara parsial. Hal tersebut tampak pada kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang sampai saat ini hanya mampu mengakomodir guru-guru non-PNS yang mengabdi di sekolah-sekolah negeri pada tingkat menengah atas. Sementara, nasib guru-guru non-PNS apalagi yang menjadi honorer di sekolah-sekolah swasta kecil masih jauh dari harapan. Ketika tingkat kesejahteraan guru-guru honorer yang mengajar di SMK/SMA Negeri sudah mendapatkan perhatiaan baik dari kepemimpinan sebelumnya, maka seharusnya kepemimpinaan saat ini mampu menggulirkan kebijakan revolusioner untuk memberikan kesejahteraan yang adil dan tidak diskriminatif bagi guru-guru honorer, terutama untuk mereka yang telah mengabdi lama di sekolah-sekolah swasta kecil.

Belum lagi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 15 ayat 3 tentang hak dan kewajiban guru, bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Hal tersebut berpengaruh signifikan pada kesejahteraan orang-orang yang memutuskan diri untuk menjadi guru. Saat pekerja swasta bisa dilindungi oleh pemerintah melalui kebijakan Upah Minimimun Regional (UMR), maka guru yang mengajar di sekolah swasta pun harus dilindungi haknya dan diperjuangkan agar memperoleh kesejahteraan yang lebih layak. Oleh karena itu, bunyi Pasal 15 Ayat 3 tersebut nampaknya harus dikaji kembali oleh badan legislatif dan besar harapan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun dapat menginisiasi untuk melakukan perlindungan profesi guru secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan guru honorer negeri atau swasta serta bisa mengeluarkan kebijakan kompensasi minimum per jam mengajarnya dan ikut mendorong hingga menguatkan peran sekolah-sekolah swasta untuk terus aktif dalam mencerdaskan anak bangsa di berbagai daerah.

Komentari