PW LP Ma'rif, Abudin, Arifin Junaidi, PWNU Jabar, Jawa Barat
Rakorwil PW LP Ma'arif Jawa Barat di Gedung PWNU, Sabtu, 9/9/2017.

Dari Rakerwil PW LP Ma’arif NU Jawa Barat

Bertempat di Kantor PWNU , Pengurus Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif NU Jawa Barat menyelenggarakan rapat kerja wilayah ke-1, Sabtu (9/9). Rakerwil dibuka oleh Ketua LP Maarif Jawa Barat KH Drs. Abudin, M.Si., didampingi Sekretaris LP Maarif Jawa Barat H. Thobroni, M.Si. yang dihadiri oleh Ketua PWNU Jawa Barat KH. Hasan Nuri Hidayatullah beserta Sekretaris PWNU Drs. H. Asep Saepudin Abdillah,M.Si. Raker ini bertambah khidmat dengan kehadiran Ketua PP LP Maarif KH Drs Arifin Junaidi, MM.

Ketua PW LP Maarif Jawa Barat menyampaikan pesan agar para peserta yang terdiri dari para ketua LP Maarif Cabang/Kota se-JawaBarat, dapat menjalankan program LP Maarif sesuai yang tertera di draf yang telah ada.

“Saya minta pengurus di daerah agar segera melaporkan data real mengenai sekolah atau madrasah LP Maarif di daerah masing-masing, agar bisa melangkah kerja bersama dan bersinergi.”

PW LP Ma'arif, Abudin, Arifin Junaidi, PWNU Jabar, Jawa Barat
KH Arifin Junaidi, MM., saat memberikan pengarahan dalam Rakorwil LP Ma’arif Jawa Barat, 9/9/2017.

Sementara itu KH. Hasan Nuri Hidayatullah mengamanatkan, agar lembaga pendidikan di lingkungan Maarif NU dapat mempertahankan memperteguh ke-NU-an para siswanya.

“Pengurus LP Maarif dan para guru Maarif, di daerah saya harap agar memberikan pengetahuan tentang ke-NU-an kepada para siswa. Agar mereka anak-anak ini kelak termotivasi aktif di NU dan merasa bangga sebagai keluarga NU.”

Ketua PP LP Maarif menegaskan bahwa jika ingin NU maju, maka orang-orang NU harus punya jabatan publik, agar bisa mengembangkan jamiyyah Nahdlatul Ulama. Kiai Arifin senang mendengar rencana LP Maarif Jabar yang akan memberikan beasiswa kepada para siswa lulusan Maarif untuk kuliah S1, S2 dan S3 di Timur Tengah. Ia juga sepakat dengan Kiai Abudin agar pengurus LP Maarif di setiap daerah mempunyai data yang detail dan segera mengirimkan filenya ke PW LP Maarif Jawa Barat untuk dijadikan database bersama.

“Persoalan terkait FDS (full day school), yakni Permendikbud 23/2017, sementara sudah selesai dengan terbitnya Perpres tentang Pendidikan Karakter. Namun kita harus terus mengawal, termasuk kami sedang menggodog agar persyaratan FDS itu sesuai kondisi kemampuan sekolah.”

Menurut tokoh yang akrab disapa Arjuna itu, persyaratan utama terlaksananya FDS adalah sarana prasana dan tenaga pengajar yang memadai.

“Keluarnya Perpres 87/2017 adalah hasil perjuangan warga NU yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj bersama para kiai NU se-Indonesia.”

(Saprudin)

Komentari