PBNU, Muhammadiyah, Tolak FDS, PWNU Jabar, Jawa Barat
Ketua Umum PBNU KH Dr Said Aqil Siraj dan Sekjen PBNU H Helmy Faishal Zaini.

Perdebatan soal kebijakan lima hari sekolah atau dikenal dengan Full Day School (FDS) bukan semata-mata persoalan NU dengan Muhammadiyah. Menurut Sekrearis Jenderal (Sekjen) PBNU HA. Helmy Fasihal Zaini, perdebatan soal FDS adalah persoalan sikap kritis terhadap sebuah kebijakan.

“Bagi NU, Muhammadiyah adalah bagian dari keluarga besar yang jika satu tersakiti, maka yang lain juga akan tersakiti,” ujar Helmy Faishal kepada NU Online, Rabu (16/8) di Jakarta.

Helmy menegaskan, NU tidak pernah menganggap Mendikbud sebagai kader Muhammadiyah dalam hal kebijakan FDS, namun memandangnya sebagai pejabat pemerintahan.

“Bagi kami, seorang kader yang sudah jadi pejabat pemerintahan bukanlah representasi atau mewakili ormas lagi, namun lebih dari itu sudah merupakan bagian dari Pemerintah,” jelas Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era SBY ini.

Maka, lanjut Helmy, jika ada kebijakan yang dirasa melenceng dan tidak populis, NU tidak segan untuk melontarkan kritik. Begitulah yang selama ini NU lalukan, termasuk kritik terhadap pejabat-pejabat yang berlatar belakang NU.

“Maka kami tegaskan sekali lagi, polemik soal FDS ini bukan semata-mata soal dua ormas Islam yang dikenal moderat ini,” ucap pria kelahiran Cirebon ini.

“Kami berpesan kepada siapapun yang menggelar aksi, harus menjunjung tinggi akhlakul karimah dan juga mengedepankan etika. Ini mutlak dan wajib dilakukan. Aksi boleh, namun etika harus ditegakkan,” tandasnya.

(Fathoni/NU Online)

Komentari