NU Jabar Online, Bandung

Memasuki tahun ke empat masa khidmah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) PWNU Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (RAKORWIL) Perwakafan pada Ahad (14/03/2020). Rapat koordinasi yang digelar di Kantor PWNU Jawa Barat tersebut dibuka oleh Dr. KH. Suryani Ikhsan., MM., (Wakil Rois) tersebut diikuti oleh Perwakilan PC-LWPNU dan PCNU se Jawa Barat, LTMNU, RMINU, LPBHNU, dan LAZISNU.

Ketua LWPNU Jawa Barat, Dr. H. Tatang Astarudin., S.Ag., S.H., M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Wilayah LWPNU digelar dalam upaya menyikapi berbagai kasus sengketa perwakafan yang belakangan ini marak terjadi, dan dalam rangka melanjutkan program sosialisasi perwakafan dan sertifikasi asset wakaf NU. Oleh karena itu, pada rapat koordinasi tahun ini bersinergi dengan RMI-NU dan LTM-NU, karena ternyata masih banyak Masjid dan Pesantren warga NU yang tanahnya belum bersertifikat dan menghadapi masalah hukum.

Dilibatkannya LPBHNU dalam rakor tersebut dalam rangka menyiapkan Tim Advokasi yang akan melakukan pendampingan hukum atas berbagai kasus perwakafan yang dihadapi NU, dan dilibatkannya LAZISNU dalam Rakor tersebut dalam rangka membangun kerja dan program sinergis antara wakaf dan zakat, terutama berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif dan wakaf uang.

Ketua LWPNU Jawa Barat, Dr. H. Tatang Astarudin., S.Ag., S.H., M.Si., dalam sambutannya menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Wilayah LWPNU digelar dalam upaya menyikapi berbagai kasus sengketa perwakafan yang belakangan ini marak terjadi, dan dalam rangka melanjutkan program sosialisasi perwakafan dan sertifikasi asset wakaf NU. Oleh karena itu, pada rapat koordinasi tahun ini bersinergi dengan RMI-NU dan LTM-NU, karena ternyata masih banyak Masjid dan Pesantren warga NU yang tanahnya belum bersertifikat dan menghadapi masalah hukum. Dilibatkannya LPBHNU dalam rakor tersebut dalam rangka menyiapkan Tim Advokasi yang akan melakukan pendampingan hukum atas berbagai kasus perwakafan yang dihadapi NU, dan dilibatkannya LAZISNU dalam Rakor tersebut dalam rangka membangun kerja dan program sinergis antara wakaf dan zakat, terutama berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif dan wakaf uang.

Ketua LWPNU Jawa Barat menambahkan bahwa LWPNU Jawa Barat mempunyai program Sosialisasi dan Edukasi Perwakafan, Inventarisasi dan Sertifikasi Aset Wakaf NU, Advokasi dan Pengamanan Asset Wakaf NU, Pengembangan Wakaf Produktif, Pemberdayaan Wakaf Tunai (Uang), Layanan Informasi dan Pendampingan Nazhir NU, dan Penguatan Kelembagaan dan SDM LWPNU. Program-program tersebut adalah bagian dari upaya menjaga fikroh, harokah, amaliyah, bahkan marwah dan kelangsungan hidup Nahdlatul Ulama, dengan cara mengembangkan dan mengamankan asset dan infrastruktur, berupa tanah, bangunan, dan harta benda lainnya milik NU.

Dalam rangka penertiban asset wakaf NU, sesuai dengan Surat Keputusan PBNU Nomor 45/A.II.04/02/2016 bahwa penulisan Nazhir dalam sertipikat wakaf milik NU adalah ”Perkumpulan Nahdlatul Ulama” berkedudukan di Jakarta, tidak mencantumkan nama-nama pengurus yang mewakili dan/atau bertindak atas nama NU. Selanjutnya salam pengelolaan dan pengembangan asset wakaf NU, sesuai dengan regulasi perwakafan, PBNU memberi kuasa pengelolaan kepada Pengurus Wilayah, Cabang, Wakil Cabang, atau bahkan Pengurus Ranting, untuk memastikan asset wakaf NU terkelola secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat (mauquf alaih) yang berada di sekitar asset wakaf NU tersebut.

Pada akhir kegiatan Rakorwil yang dipandu oleh Sekretaris LWPNU Jawa Barat, Dr. H. Solichin., S.H., M.Kn disepakati rencana tindak lanjut berupa kegiatan roadshaw ke PCNU se Jawa Barat untuk percepatan pembentukan LWPNU di setiap PCNU dan Sosialisasi Perwakafan dan Sertifikasi Asset Wakaf NU

AAT

Komentari