KH Dr Ma'ruf Amin, Rais 'Aam PBNU, Tolak Kebijakan 5 Hari Sekolah, PWNU Jabar, Jawa Barat.
KH Dr Ma'ruf Amin, Rais 'Aam PBNU.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan program sekolah lima hari akan terus berjalan sambil menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk menguatkan kebijakan tersebut. Ia beralasan karena aturan tentang kebijakan itu belum dicabut.

“(Aturannya) kan itu belum dicabut, jalan terus,” kata Muhadjir di Labschool UNJ, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (6/7) yang dilaporkan sebuah berita online.

Menanggapi hal itu, Rais ‘Aam PBNU KH Dr Ma’ruf Amin mengatakan, kebijakan sekolah lima hari yang diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 23 itu mendapatka penolakan dari masyarakat, terutama NU.

“Tentu saya sebagai Rais ‘Aam PBNU mendukung penolakan itu. Karena itu, maka saya sudah bertemu Presiden untuk menjelaskan bahwa isi Permen itu harus ditata ulang karena telah ditolak oleh masyarakat,” katanya di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (6/7).

Menurut Rais ‘Aam, ia meminta kepada Presiden agar Permen itu diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres) yang di dalamnya tidak ada lagi tentang sekolah lima hari, tetapi penguatan pendidikan karakter. Kemudian di situ juga dicantumkan penguatan pendidikan Madrasah Diniyah.

“(Madrasah Diniyah) Di situ dikuatkan, bukan hanya dilindungi, tapi dikuatkan,” tegasnya.

Untuk menyusun Perpres itu, lanjutnya, Presiden melibatkan dua menteri yang lain, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, juga NU, MUI, Muhammadiyah.

“Jadi sebenarnya dengan begitu, maka masalah Pemen itu sudah otomatis gugur, hanya nanti pengaturan akan dilakukan melalui Perpres. Jadi kebijakan sekolah lima hari itu sudah tidak ada lagi menurut kesepakatan tadi. Nanti menunggu Perpresnya seperti apa. Sekarang ini status quo, tidak boleh dijalankan,” jelasnya.

Karena itulah, tidak benar jika Permen itu mau dilaksanakan sekarang. Mendikbud harus menunggu Perpres dulu. Itu yang harus dilakukan.

“Saya minta tidak ada tindakan apa-apa sebelum ada Perpres itu. Jika menteri itu tetap melaksanakan, NU akan tetap menyampaikan protes kepada Presiden, menolak pemberlakuan itu sebelum ada Perpres. NU akan aktif, membuat surat pada Presiden,” pungkasnya.

(Abdullah Alawi/NU Online)

Komentari