Korp PMII Putri (KOPRI) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Al – Farabi Pangandaran gelar kajian tentang Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekesaran Seksual (RUU P-KS) yang saat ini belum bisa di sahkan oleh pihak DPR RI.

Rima Malida, Ketua Kopri komisariat STITNU Al – Farabi Pangandaran menyampaikan beberapa hal pada puluhan anggota dalam ruang kajian yang dilaksanakan di Auila Kampus, Kamis (03/10).

Berawal dari pembahasan tentang KOPRI kepada anggota Komisariat bahwa ini merupakan wadah khusus kaum perempuan di PMII, proses kajian juga fokus terhadap materi – materi keperempuanan, kesetaraan gender, isu – isu tentang perempuan dan perlindungan anak.

“Kaum perempuan di PMII dalam hal ini memiliki ruang lebih dalam bergerak”. Ungkapnya.

Rima juga menyampaikan pentingnya pengkajian tentang RUU PKS, berharap supaya bisa lebih memahami tentang isu kpntenporer hari ini salah satunya tentang perempuan.

“Bahwa yang disebut kekerasan seksual yaitu tindakan merendahkan, menghina, menyerang terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang secara paksa, dan mengakibatkan penderitaan terhadap fisik, psikis, kerugian secara ekonomi, sosial, dsb. Kurang lebih seperti itu.” Ungkapnya.

Kemudian yg disebutkan Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana yg tertuang di RUU PKS pasal 1 adalah segala upaya untuk mencegah
terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan
Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan
Kekerasan Seksual.

Rima menambahkan bahwa hipotesa yang dihasilkan dalam kajian pertama tentang RUU PKS harus disahkan, karena ini salah satu upaya untuk meminimalisir atau bahkan menghapus terjadinya kekerasan seksual di masyarakat. Dimana RUU ini membahas dari mulai pencegahan hingga penanganan korban kekerasan seksual.

“Ini menjadi kajian awal dan akan ada kajian lanjutan dengan pakar hukum dan tokoh aktivis perempuan salah satunya mempertanyakan terkait lambatnya pengasahan RUU PKS menjadi UU” Pungkasnya.

(Soleh, Pangandaran)

Komentari