Mustasyar PBNU KH Prof Dr Ma'ruf Amin, MA. Dok. NU Online
Mustasyar PBNU KH Prof Dr Ma'ruf Amin, MA. Dok. NU Online

Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin mengingatkan warga NU dan khususnya para santri sebagai penerus peradaban bangsa, untuk mampu mengendalikan diri di zaman yang penuh dengan kemajuan namun diiringi dengan kerusakan serta bahaya ini. Ciri zaman saat ini menurutnya adalah terjadinya disruption yakni mencabut, merubah dan mengganti dengan hal yang baru. Sementara yang lama ditinggalkan dan dihilangkan.

“Ini bahaya. Nanti yang lama-lama, yang bagus-bagus akan habis kalau tidak dikendalikan. Karena itu kiai dan para santri harus bisa mengendalikan zaman perubahan ini agar supaya yang sisa itu yang bagus-bagus, yang jeleknya kita buang, kita singkirkan. Ambil yang jernih buang yang keruh-keruh,” katanya pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pesantren PEMNU Talang Padang, Tanggamus, Lampung (27/11)

Hal ini sesuai dengan paradigma Nahdlatul Ulama yakni Al Muhafadzatu Alal Qadimis Sholih wal Akhdu Bil Jadidil Ashlah (menjaga lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). Inilah bentuk antisipasi dan pedoman yang di letakkan oleh para pendiri NU terhadap perubahan zaman agar umat tidak terperosok dan jatuh di dalam kerusakan yang hebat.

“NU sudah mengantisipasi terhadap perubahan-perubahan yang jika tidak dikendalikan akan terjadi tsunami politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi. Sekarang kita sudah mengalami tsunami teknologi yakni tsunami medsos yang di dalamnya banyak hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah,” katanya.

Masih menurut Kiai Ma’ruf, umat Islam di Indonesia harus mampu mempertahankan hal-hal baik yang telah diwariskan oleh para ulama. Jangan sampai tsunami medsos mempengaruhi dan merubah pola pikir ke arah yang tidak jelas.

“Tradisi kita yang lama yang bagus jangan dibuang. Marhaban, tahlilan, talqinan, istighotsah, Pondok Pesantren, Pancasila, UUD 45, semuanya norma-norma yang bagus. Jika dicabut, NKRI bubar,” tegasnya.

Upaya mencabut hal-hal ini menurutnya sudah mulai terlihat diantaranya gerakan mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem khilafah. Kiai Ma’ruf menjelaskan bahwa sistem pemerintahan yang islami bukan hanya khilafah. Sistem kerajaan, keamiran bahkan republik juga bisa dalam bentuk islami. Lalu kenapa khilafah ditolak di Indonesia?

“Khilafah tidak ditolak di Indonesia. Tapi tertolak. Kenapa tertolak? Karena menyalahi kesepakatan kita dalam UUD 1945 dinyatakan negara ini bentuknya republik. Bahkan belum ada negara dunia yang memakai khilafah sebagai dasar kecuali ISIS (Islamic States of Iraq and Syiria) yang ngebom di mana-mana,” tegasnya.

Dengan sistem pemerintahan yang sudah ada di Indonesia ini, Kiai Ma’ruf menyebut Indonesia sebagai Islam Kaffah Ma’al Mitsaq (Islam secara menyeluruh yang di dalamnya terdapat kesepakatan).

“Beruntung Indonesia yang pernah dijajah ratusan tahun oleh Belanda yang non muslim tapi mayoritas penduduknya tetap beragama Islam. Semua ini karena jasa para ulama melalui pesantren-pesantren di Indonesia,” ingatnya.

Sebagai pembimbing umat, ulama dan santri juga berperan menjaga negara dan aswaja seperti disebutkan dalam mars Ya Lal Wathan.

“Lagu ini dibuat sebelum indonesia merdeka, tapi didalamnya mengajarkan santri-santri untuk mencintai negaranya. Hubbul wathon minal iman (Nasionalisme sebagian dari iman),” lanjutnya.

Oleh karenanya, ia mengingatkan agar Aswaja harus terus di jaga di Republik ini sebagai bentuk pengabdian pada agama.

(Muhammad Faizin/NU Online)

 

Komentari