Fatwa Ciremai, Gunung Ciremai, Cikal Bakal NU di Jabar, PWNU Jabar, Jawa Barat
Ilustrasi: Pemandangan indah Gunung Ciremai. Foto: petaniadv.com.

Tradisi bahstul masa’il di kalangan ulama dan kiai Nusantara ternyata sudah berjalan jauh sebelum Jam’iyyah NU berdiri secara resmi pada 1926. Meski dalam skala yang lebih kecil dan sederhana, forum musyawarah di antara para kiai untuk memutuskan status hukum suatu masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslim, sudah sekian lama ditempuh para kiai kendati tidak membawa nama institusi tertentu.

Dari tradisi yang sudah mengakar ini, kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah keniscayaan, sebagai respon para ulama Nusantara terhadap perkembangan di sekitarnya. Begitu cepatnya dukungan terhadap NU di kemudian hari, menunjukkan bahwa komunikasi intelektual para ulama itu selalu terjaga.

Salah satu fatwa yang sudah lahir jauh sebelum NU terbentuk adalah “Fatwa Ciremai” pada 1880. Dinamai Fatwa Ciremai karena lokasi musyawarah yang melibatkan beberapa kiai Jawa Barat dan Jawa Tengah wilayah pesisir utara tersebut, dilaksanakan di puncak Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Mereka yang terlibat mencetuskan fatwa Ciremai ini adalah Kiai Abdul Jamil (Ayahanda Kiai Abbas Buntet Pesantren, wafat 1919 M), Kiai Shaleh Banda, Kiai Said Gedongan (Cirebon), dan Kiai Sholeh Darat Semarang. Pada saat itu, warga pribumi Nusantara sedang mengalami tekanan dan eksploitasi dari penjajah Belanda. Tak berlebihan jika Fatwa Ciremai disebut sebagai cikal bakal dukungan ulama Jawa Barat terhadap jam’iyyah NU.

Fatwa Ciremai yang diinisiasi oleh KH Abdul Jamil dari Buntet pesantren, ini dimaksudkan terutama untuk mengantisipasi Dutch Islamic Policy atau kebijakan Belanda mengenai Islam. Pemerintahan kolonial Belanda melalui kebijakan tersebut memiliki tujuan hendak melumpuhkan gerakan perjuangan yang dikobarkan kalangan pesantren, setelah sebelumnya strategi Belanda dalam menghadapi berbagai perlawanan kaum santri di beberapa daerah cukup menguras anggaran dana.

Melalui siasat Dutch Islamic Policy, Belanda berupaya memecahkan persatuan di kalangan ulama, haji, santri, pedagang dan masyarakat umum dengan menumbuhkan perbedaan-perbedaan berlatar belakang sentimen keagamaan, kedaerahan, suku dan adat secara tajam. Strategi ini mulai dilaksanakan tahun 1889, dan selaku policy maker-nya adalah Snouck Hurgronje.

Menghadapi penjajah Belanda dengan segala bentuk rekayasanya, khususnya Dutch Islamic Policy, para kiai tetap konsisten dan konsekuen tak mau bergeser sedikit pun dari sikap final non-cooperative. Tidak mau bekerja sama adalah bentuk sikap final para kiai terhadap setiap penjajah.

Di antara hasil keputusan musyawarah Ciremai adalah: 1) Menggalangkan umat Islam untuk tidak menjadi pegawai kolonial Belanda. Hukumnya haram menjadi pegawai Belanda, 2)
Menolak budaya Belanda/Barat dalam mengganjal timbulnya golongan priyayi yang dididik kehidupan Barat (Hukumnya haram meniru busana Barat), 3) Untuk mengganjal terbentuknya sekte adat, maka digalakkan pengembangan tarekat.

Setelah pemerintah kolonial Belanda mengetahui isi Fatwa Ciremai dan bahaya-bahaya yang akan timbul akibat fatwa tersebut terhadap kewibawaan dan kemapanan pemerintahannya, buru-buru mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang hadir bermusyawarah di gunung Ciremai. KH Abdul Jamil, Kiai Sholeh Benda, Kiai Manshur, Kiai Said Gedongan dan Kiai Sholeh Darat Semarang, ditangkap Belanda dan dijatuhi hukuman kerja paksa membetulkan jalan yang disaksikan oleh masyarakat.

Tradisi bahtsul masail yang kuat di kalangan ulama Nusantara sejak dulu, terbukti telah melahirkan jam’iyyah Nahdaltul Ulama. Maka jam’iyyah ini akan tetap kuat dan dihormati masyarakat, jika tradisi intelektual tersebut tetap terjaga. Tanpa tradisi bahtsul masail yang kuat, maka keulamaan dalam jam’iyyah ini, boleh jadi akan dipertanyakan.

(M Haromain/NU Online, disarikan dari Ahmad Zaini Hasan, Perlawanan dari Tanah Pengasingan: Kiai Abbas, Pesantren Buntet dan Bela Negara, LKiS: 2014).

Komentari